Fatwa, Nasab, dan Kolonialisme: Menguji Klaim “Baiat Thariqah Al-Haddad Lebih Utama” dengan Data Sejarah

*Fatwa, Nasab, dan Kolonialisme: Menguji Klaim “Baiat Thariqah Al-Haddad Lebih Utama” dengan Data Sejarah*

Sebuah potongan teks beredar di media sosial. Isinya dinisbatkan kepada KH Sholeh Darat Semarang, ulama besar abad ke-19. Di dalamnya terdapat anjuran bahwa orang awam “lebih utama” mengambil baiat Thariqah Al-Haddad, karena tarekat tersebut diamalkan oleh Saadah Ba‘alwi.

Klaim ini sekilas tampak religius. Namun bila diuji dengan pendekatan sejarah dan metodologi ilmiah, ia menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar.

Apakah benar ajaran tersebut sejalan dengan konteks zaman KH Sholeh Darat?
Atau justru pembacaan yang dipaksakan oleh kepentingan kelompok tertentu?

Sejarah memberikan jawaban yang lebih jernih daripada slogan.

*Kronologi yang Tak Sinkron*

Mari mulai dari data paling sederhana: waktu.

KH Sholeh Darat hidup pada 1820–1903.
Sementara arus migrasi besar komunitas Hadramaut—termasuk Ba‘alwi—ke Nusantara baru meningkat setelah 1869, pasca pembukaan Terusan Suez.

Sebelum itu, perjalanan Yaman–Jawa memakan waktu berbulan-bulan dan mahal. Setelah Suez dibuka, barulah mobilitas manusia melonjak.

Artinya, ketika Ba‘alwi datang secara massal pada akhir abad ke-19, Islam Nusantara sudah berdiri kokoh.

Pesantren telah bertebaran.
Jaringan kiai telah mapan.
Tradisi tasawuf sudah berakar berabad-abad.

Dengan demikian, muncul kejanggalan mendasar: bagaimana mungkin kelompok yang datang belakangan diklaim sebagai rujukan utama spiritual masyarakat yang telah lama eksis?

Dalam historiografi, kekeliruan seperti ini disebut anachronism—kesalahan menempatkan peristiwa di luar zamannya.

*Tasawuf Nusantara: Tradisi Lama, Bukan Impor Abad ke-19*

Jejak tasawuf di Nusantara jauh lebih tua daripada klaim tersebut.

Sejak abad ke-13 hingga 16, jalur perdagangan Gujarat–Aceh–Jawa telah membawa ajaran tarekat seperti Qadiriyah, Syattariyah, Naqsyabandiyah, dan Kubrawiyah.

Hamzah Fansuri pada abad ke-16 bahkan sudah menyebut “Qadiri” dalam syairnya.

Artinya, praktik suluk, dzikir, dan tarekat sudah membumi ratusan tahun sebelum migrasi Hadrami.

Tasawuf Nusantara tumbuh secara organik melalui akulturasi budaya lokal, bukan melalui baiat kepada satu marga atau keluarga tertentu.

Sejarah penyebaran Islam di Indonesia lebih ditopang oleh pesantren, kiai kampung, dan jaringan ulama lokal—bukan struktur genealogis.

*Masalah Logika: “Karena Diamalkan Ba‘alwi”*

Klaim “lebih utama karena diamalkan Saadah Ba‘alwi” mengandung problem metodologis.

Dalam tradisi keilmuan Islam, keutamaan ibadah ditetapkan melalui dalil—bukan melalui nasab.

Bukan siapa yang mengamalkan, melainkan apa landasannya.

Jika ukuran kebenaran adalah keturunan, maka setiap kelompok bisa mengklaim hal serupa. Agama pun berubah menjadi kompetisi silsilah.

Padahal Al-Qur’an dan hadits tidak pernah menjadikan garis keluarga sebagai standar kebenaran spiritual.

Logika “otoritas darah” lebih dekat pada feodalisme ketimbang tradisi ilmiah Islam.

*Catatan Kolonial yang Sering Terlewat*

Ada sisi sejarah yang jarang dibahas dalam narasi romantik.

Pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda memiliki strategi klasik: mengendalikan umat melalui otoritas agama.

Belanda menyadari satu hal—kekuatan perlawanan pribumi bertumpu pada solidaritas Islam.

Karena itu, mereka membutuhkan figur agama yang dapat meredam semangat jihad dan perlawanan.

Di sinilah muncul nama Habib Utsman bin Yahya, yang diangkat sebagai Mufti Batavia oleh pemerintah kolonial.

Dalam peristiwa Geger Cilegon 1888, ketika para kiai dan santri memimpin perlawanan terhadap ketidakadilan pajak dan penindasan Belanda, ia justru mengeluarkan fatwa bahwa pemberontakan tersebut bukan jihad.

Secara politik, fatwa itu menguntungkan kolonial dan melemahkan legitimasi perjuangan rakyat.

Fakta ini tidak otomatis menghakimi individu.
Namun ia menunjukkan satu hal penting: otoritas keagamaan tidak selalu identik dengan keberpihakan pada umat.

Karena itu, klaim moral berbasis identitas keluarga perlu diuji, bukan diterima mentah-mentah.

*Apakah Ini Sejalan dengan Manhaj KH Sholeh Darat?*

Rekam jejak KH Sholeh Darat menunjukkan orientasi yang berbeda.

Ia dikenal sebagai:

• pendidik pesantren,
• ahli tafsir,
• pembumian akhlak dan fiqih,
• bukan pengikat umat pada baiat keluarga tertentu.

Murid-muridnya—KH Hasyim Asy’ari, KH Ahmad Dahlan, hingga RA Kartini—tidak pernah mewariskan kewajiban baiat kepada tarekat keluarga tertentu.

Jika itu benar ajaran inti beliau, tentu jejaknya tampak dalam tradisi pesantren berikutnya.

Faktanya, tidak.

*Meluruskan klaim sesat tak berdasar*

Klaim “lebih utama baiat Thariqah Al-Haddad” runtuh oleh tiga hal sederhana:

1. Kronologi,
2. Sejarah tasawuf Nusantara,
3. Metodologi dalil agama.

Ia tidak didukung waktu, tidak selaras fakta sejarah, dan tidak memiliki dasar syar’i yang kuat.

Yang tersisa hanyalah klaim berbasis identitas kelompok.

Dalam urusan agama, terutama yang menyangkut hajat umat luas, klaim semacam itu patut diuji—bukan ditelan mentah.

Sejarah mengajarkan satu pelajaran penting:
otoritas keagamaan lahir dari ilmu dan integritas, bukan dari marga.